Makalah Pengisian Kekosongan Hukum Forex Kaufen




Makalah Pengisian Kekosongan Hukum Forex Kaufen(TINJAUAN Umum MENGENAI PAJAK) 1. latar Belakang PEMUNGUTAN PAJAK Awal Mula timbulnya Pajak sebenarnya hanya merupakan pemberian sukarela Dari rakyat kepada Rajanya namun bukan merupakan paksaan dan kewajiban masyarakat ke Negara seperti Pajak Yang ada Pada zaman Sekarang. Pajak Muley Menjadi pungutan Sejak zaman Romawi yakni Pada awal Republik Roma (tahun 509-27 SM) dimana Pada saat itu sudah Muley dikenal beberapa jenis pungutan Pajak seperti Zensor, questor dan beberapa jenis pungutan Yang Lain. Berbicara tentang pengertian pajak als fiskal sebenarnya terdapat perbedaan pengertian diantara keduanya. Menurut Pudyatmoko (2008: 54) kata fiskal berasal dari bahasa lateinisch 8220fiscus8221 yang berarti keranjang berisi uang. Dahulu kala pada zaman kerajaan Romawi kata fiskus tersebut dimaksudkan sebagai kanto (kas) negara. Hal ini disebabkan tidak ada perbedaan antara kantor raja dengan kantong negara (dimana pengertian negar saat itu berbeda dengan pengertian negara pada saat ini). Negara kala esu masih dalam pengertian negara monarki, yang juga meletakkan persoalan keuangan di tangan raja, sehingga bisa dimaklumi kantor negara adalah kantong raja pula. Selain berupa uang, raja juga memungut in der natura yakni hasil bumi dari rakyatnya. Terlihat bahwa terdapat perbedaan antara fiskal danischer pajak, cakupan fiskal lebih luas daripada kata pajak itu sendiri. Fiskal mencakup seluruh aspek keuangan negara, sementara pajak hanyalah merupakan salah satu bagian dari keuangan negara secara keseluruhan. Perpajakan von Indonesien sendiri sudah dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesien teutama setelah berdirinya Voc, dimana pungutan bisa berupa upeti ataupun dengan jalan kerja paksa. Pengenaan pajak secara sistematis als dauerhaften dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Pengenaan pajak terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah sudah ada sejak zaman kolonial. Seperti Cintingentern dan Verplichte Leverantien atab lebih dikenal dengan Tanam paksa, yang menimbulk Perang jawa pada tahun 1825-1830. Oleh Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah tersebut, aber keine LNantante dalam bahasa Belanda artinya Sewa Tanah. Pada zaman penjajahan Jepang istilah LNantante atau von Sewa Tanah diganti menjadi von Pajak Tanah kaufen. Dan setelah Indonesien merdeka namanya diganti menjadi Nicht verfugbar Pajak Bumi. Kemudian diganti kembali menjadi Ubersetzung Pajak Hasil Bumi. Pada tanggal 1 Januari 1984 dilakukan reformasi perpajakan Secara signifikan karena peraturan Yang Lama dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perekonomian Yang sangat Pesat, Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tanggal 1 Januari 1984 hingga saat ini Telah terjadi 3 kali dan 1 kali penyempurnaan terhadap Undang 8211 Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), 4 kali perubahan terhadap Undang 8211 Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan terjadi sekali perubahan terhadap Undang 8211 Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2. PENGERTISCHER PAJAK Beberapa ahli perpajakan mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, antara lain. 151 Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1990: 5) Pajak adalah Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang 8211 Undang (Yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) Yang langsung dapat ditunjukkan dan Yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum 151 Soeparman Soemahamidjaja Dalam disertasinya Yang berjudul 8220Pajak berdasarkan Asas gotong Royong8221 (1964: 102), 8220pajak adalah Iuran wajib, berapa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma 8211 norma hukum, Guna menutupi biaya produksi barang dan jasa Kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum8221 . 151 Menurut Pasal 1 Undang 8211 Undang Nomor 28 Jahr 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: 8220pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara Yang terutang oleh orang Pribadi atau badan Yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 8211 Undang, dengan mendapat timbal balik Secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat8221. Dari definisi 8211 definisi tersebut diatas, Prof. Dr. Safri Nurmantu, M. Si (2003: 15-22) mengemukakan beberapa unsur Pokok dalam perpajakan, yakni: 1. Iuran atau pungutan Dilihat Dari segi arah arus dana Pajak, jika arah datangnya Pajak berasal Dari wajib Pajak, maka Pajak disebut sebagai Iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan Pajak tersebut berasal Dari pemerintah, maka Pajak itu disebut sebagai pungutan. 2. Pajak dipungut berdasarkan Undang 8211 Undang Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang 8211 Undang. Hal ini disebabkan karena Pada hakekatnya Pajak adalah beban Yang Harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan tentang macam, jenis dan Berat ringannya tarif Pajak itu, rakyat haris Ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di Parlemen atau Dewan Rakyat Perwakilan. 3. Pajak dapat Dipaksakan Fiskus mendapat wewenang dari Undang 8211 Undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana Fiskal dalam Undang 8211 Undang Perpajakan, khususnya dalam Undang 8211 Undang Nomor 28 Jahr 2007 4. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara Langsung Ciri khas utama Dari Pajak adalah Wajib Pajak Yang membayar Pajak Tidak menerima atau memperoleh jasa tal balik atau kontraprestasi dari Pemerintah. Jika seseorang Wajib Pajak majar pajak penghasilan, maka fiskus tidak akan Mitgliedschaft apapun kepadanya sebagai jasa timbal balik. 5. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah Pajak itu dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Sumber - Sumber Pajak untuk Penghasilan Negara: Pungutan Yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah penduduk Yang menggunakan failitas Yang Telah werden gestellt oleh pemerintah. 171 Bea dan Cukai Pungutan Negara yang dilakukan oleh Direktorat Jena Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesien berdasarkan Undang 8211 Undang Kepabeanan yang berlaku. Pungutan Yang dilakukan Secara langsung oleh Negara sehubungan dengan penggunaan jasa Yang werden gestellt oleh Negara, baik berupa jasa Umum, jasa Usaha maupun perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi Dari Negara. Pungutan Yang dilakukan oleh Negara bagi golongan penduduk tertentu saja karena Prestasi itu tidak ditujukkan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya Yang dikeluarkan Dari kas Umum untuk Prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan Dari kas Umum 171 Laba Dari BUMN Pendapatan Negara Yang didapatkan Dari penghasilan BUMN dan hasilnya Akan dimasukkan kembali ke APBN. 3. STRUKTUR PAJAK DI INDONESIEN Struktur pajak di Indonesien terdiri dari. Pajak penghasilan disingkat PPh Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Damm Jasa Kena Pajak, dan Pajak Penjualan Atas Barng Mewa disingkat PPN / PPnBM Pajak Bumi dan Bangunan PBB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah B ea Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan disingkat BPHTB Bea Materai Fungsi disingkat Pajak adalah kegunaan pokok als manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu. 1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran) Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya Dapat Diperoleh Dari Penerimaan Pajak. Un........................................................... Tabernan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Fungdi anggaran ini adalah fungsi Pokok atau fungsi utama Pajak atau disebut juga fungsi Fiskal (Steuerfunktion) yakni Suatu fungsi dimana Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana Dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang 8211 Undang Perpajakan Yang berlaku. 2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana Pajak dipergunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungieren ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi budgetair. Dengan adamena fungsi ini diharapkanpajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Pemerintahan suatu Negara. 3. Fungsi Stabilitas Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana Yang diperoleh Dari Pajak) sehingga LAJU inflasi dapat dikendalikan 4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan Tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar Pajak 5. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi, Lebih ditekankan unsur pemerataan dan Keadilan dalam masyarakat. Fischeri ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Weiterfuhrende Links: http://www. dict. cc/?s=Schweiz Suchzeit: 0.031 Sek. 5. PERANAN PAJAK DALAM Fungsi Pembangunan 159 Pemerintah dapat melaksanakan Pembangunan 159 Memperlancar roda pemerintahan 159 Menyiapkan Lapangan pekerjaan 159 Menigkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Menurut Mar8217ie Muhammad seperti dikutip oleh Ali (1993: 151), fungsi Pajak di Negara berkembang seperti di Indonesien adalah sebagai berikut . Pajak merupakan alat atau Instrument penerimaan Negara Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi Pajak merupakan alat retribusi 6. PEMBAGIAN Jenis PAJAK DAN TINJAUAN PAJAK DARI BERBAGAI ASPEK I. Pembagian Jenis Pajak A. Jenis Pajak Sebelum Reformasi Sebelum dilakukan reformasi perpajakn tahun 1983 peraturan perpajakan Yang berlaku di Indonesien sebagian besar masih merupakan produk hukum masa penjajahan dan dilakukan penyesuaian seperlunya oleh para pendiri negeri ini setelah diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesien. Terdapat beberapa golongan pajak sebelum nach Indonesien, antara lain. 151 Jenis Pajak di Bidang Pendapatan / Keuntungan, antara gelegen: 159 Pajak Pendapatan 159 Pajak Perseroan 159 Pajak Deviden 159 Pajak Undian, dan 159 Pajak Upah 151 Jenis Pajak di Bidang Kekayaan / Harta, antara gelegen: 159 Pajak Kekayaan 159 Pajak Kendaraan Bermotor 159 Pajak Rumah Tangga 159 Verponding 159 Pajak Radio-Pajak hasil Bumi dll 151 Jenis Pajak Terkait dengan Perbuatan atau Keadaan, antara gelegen: 159 Pajak Penjualan 159 Pajak Pembangunan 159 Bea Cukai 159 Bea Balik Nama Tanah 159 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan 159 Pajak Bangsa Asing B Jenis Pajak Setelah Reformasi Setelah. dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983 Muncul berbagai jenis Pajak dan para ahli sesuai dengan keahlian dan persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan. Pembakier pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. 151 Pajak Ditinjau Berdasarkan Golongannya Pembagian Pajak berdasarkan golongan ini terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib Pajak. Masalah utama pagio penggolongan von sini adalah pembebanan atas pajak terutang. 159 Pajak Langsung von Adalah pajak yang harus ditanggung sendiri von Wajib Pajak von tadak dapat von bebankan von kepada von siapapun. Pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh. Pajak Penghasilan (PPh). PPh ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh pengahsilan tersebut. 159 Pajak Tidak Langsung Pajak in einem dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Pajak ini dipungut secara insidentil yaitu saat terjadi kejadisch yng ditentukan oleh undang-undang. Pajak ini terdapat 2 pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak yakni pihak yang nyata menanggung beban pajak. Dan Wajib Pajak yakni pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak als menyetorkannya ke kas negara. Contoh. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang auf jasa kena pajak. 151 Pajak Ditinjau von Berdasarkan Wewenang / von Lembaga von Pemungut von Pajak von Pajak von Pajak von Pajak von Pajak von Pajak. Dengan merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-masing tingkat hirarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga pemungut pajak. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat Menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut Pajak di luar kewenangannya Agar tidak terjadi tumpang tindih dan Pajak ganda setiap pelaksanaan kewajiban Pajak. 159 Pajak Pusat Pajak Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat (Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementrian Keuangan). Hasil pemungutan ini Akan dialokasikan ke dalam anggaran negara Yang dibuat pemerintah PUSAT Yang digunakan untuk pembiayaan rumah Tangga Negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang termasuk pajat aus Indonesien antara lain. 171 Pajak Penghasilan (PPh) 171 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 171 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 171 Bea Materai 171 Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai 159 Pajak Daerah Pajak Yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah (Perda) dan dipungut O.............................. Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang. Karena hirarki pemerintah daerah von Indonesien dibagi menjadi 2 karena masing-masing memiliki otonomi daerah sendeniri maka pajak daerah juga dibagi menjadi 2. a. Pajak Provinsi Yang terdiri Dari: 171 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 171 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 171 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan 171 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan b. Pajak Kabupaten / Kota terdiri Dari: 171 Pajak Hotels 171 Pajak Restoran 171 Pajak Hiburan Pajak Reklame 171 Pajak Penerangan Jalan 171 Pajak Pengambilan Galian Golongan C (ASBE, batu tulis, Kasit, Kaolin, Talk, prospat, dll), dan 171 Pajak Parkir 151 Pajak Ditinjau Berdasarkan Sifatnya 1) Pajak Subjektif Pajak yang memperhatikan kondisi ke adaan wajib Pajak dimana ada penentuan besarnya Pajak Harus ada Alasan-Alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan jenis Pajak. Pajak Subjektiv ini berpangkal pada subjek pajak dan selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya, artinya yang pertama di perhatikan adalah kondisi / keadaaan wajib pajak. Contoh. dakam memotong Pajak penghasilan Negara Harus memperhatikan subjek pajaknya, misalnya Status perkawinannya, banyaknya jiwa Yang Menjadi tanggungannya Yang termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2) Pajak Gegenstandif Pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara. Dalam menentukan besarnya pajak terutang didasarkan sepenuhnya pada nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak als tidak melihat kemampuan ekonomis wajib pajak. Contoh. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan berdasarkan von banyaknya konsumsi barang atau von jasa kena pajak. Dieses Thema bei YiGG. de speichern YiGG. de Dieses Thema bei YiGG. de speichern YiGG. de Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern YiGG. de II. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek Intinya maslah perpajakan adalah masalah memindahkan dana Dari masyarakat selaku wajib Pajak kepada kas Negara selaku penyelenggara administrasi perpajakan di Suatu Negara tersebut berdasarkan Undang-Undang Yang berlaku. Terdapat beberapa aspek pastekatan mengenai pajak pada masyarakat, antara lain. A. Perpajakan Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Ditinjau Dari Aspek ekonomi ini Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Yang memberikan kontribusi Yang besar terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi Negara engan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Di Negara kita begitu dominannya kontribusi Pajak dalam AnggaranPenenrimaan dsan Belanja Negara (APBN), Dari tahun ke tahun kontribusi Pajak (Steuerquote) tidak pernah surut bahkan naik Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan baik pemerintah membutuhkan dana Yang tidak sedikit dimana salah satu sumber dana Yang Diharapkan pemerintah adalah adanya peran serta dari masyarakat langsung dengan majar pajak. Dalam pelayanan srana dan prasarana jag maksimal diharapkan mampu mingkatkan kegitan perekonomian masyarakat sehinggamasyarakat akan pula tingkat kesejahteraannya. Prasarana ekonomi Yang werden gestellt oleh oemerintah erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Suatu Negara, tanpa adanya pertumbuhan ekonomi Negara tidak Akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu saja alam melaksanakan kewajiban perpajakannya di tuntut atas Keadilan yaitu masyarakat Yang memiliki Tingkat ekonomi Yang lenih tinggi harusnya memberikan kontribusi Yang Lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. B. Perpajakan Ditinjau dari Bemerkungen Aspek Hukum Pajak harus memiliki beberapa unsur yang tidak menyalahi tatanan hukum di suatu Negara. Unsur-unsur itu antara lain. Pemungutannya Harus didasari Undang-Undang Ada pemungut Pajak Yang SAH (Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan Yang menunjuk fiskus sebagai pelaksana di Lapangan) Ada OBJEK Pajak Ada subjek Pajak Ada tata cara perhitungan dan pemungutan. Penyetoran serta pelaporan pajak yang jelas ampsah kaufen. Bila unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi tidak ada lagi keraguan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. C. Perpajakan Ditinjau dari Au?erungen Sosiologi Pajak merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan von secara sukarela von melaksanakan kewajiban von perpajakannya von apabila von mereka von merasa von bahwa von pajak yang von dibayarnya von benar-benar von tepat von sasaran dan multiguna. D. Perpajakan Ditinjau Dari Aspek Keuangan Apek ini di titikberatkan pada pentingnya penerimaan pajak ditinjau dari spek keuangan Negara. Saat ini pergeseran struktur von penerimaan Negara dari minyak von gas bumi bergeser von pada pajak. Direktorat Pajak Kementrian Keuangan melalui aparatnya Harus Lebih giat melakukan pendekatan Pada masyarakat Agar tertancap di hati Mereka bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakt ini bisa dilakukan oleh Mereka pula dengan Jalan berpartisipasi aktif membayar dengan Benar. E. Perpajakan Ditinjau Dari Aspek Pembangunan Merupakan sumber penerimaan Negara Yang bertujuan untuk membantu Negara yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan Pada rakyatnya. Secara Umum ada dua jenis perlawanan terhadap Pajak yakni: 1. Perlawanan pasif Terhadap Pajak Perlawanan pasif adalah perlawanan Yang inisiatifnya bukan Dari wajib Pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan Yang ada di sekitar wajib Pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moralischen intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. 183 Struktur Ekonomi Beschreibung: Pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Padahal pajak ini diperuntukkan nicht verfugbar masyarakat di negara industri. Dalam pajak ini, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selen karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan. Karena itu, Zeitbombe perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk menghindari hal ini, Pajak ditentukan dengan perkiraan Anzahl der Beitrage bulat atas dasar pendapatan kadastral / nilai sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah Yang dikerjakan. Di negara berkembang, biasanya negara agraris menghubungkan besarnya penghasilan netto denan luas kepemilikan atas tanah dan dihubungkan dengan tingkat kesuburan tanah. Indonesien mengambil jalan keluar untuk masyarakat kecil yang tidak bisa melakukan pembukuan dengan menggunakan norma perhitungan. Norma perhitungan dibuat aus dem Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak tinggal menghitung berapa omsetnya dikalikan dengan norma perhitungannya. 183 Perkembangan Intelektual dan Moral Penduduk Perlawanan pasif yang timbul dari lkemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Bemerkungen: Pajak kepemilikan permata yang diterapkan di Belgia. Permata adalah Benda Yang Kedil als Sulit dikontrol keberadaannya. Sehingga bisa saja pemilik permata menyembunyikan permata ini agar terhindar dari pengenaan pajak. 183 Cara Hidup Masyarakat von Suatu Negara Von: masyarakat yang hidup von daerh von tropis yang von hanya von memiliki von musim sehingga von memungkinkan von mereka bekerja sepanjang von tahun. Hal ini bisa mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal. Pendapatan mereka lebih sedikit sehingga penerimaan negara Wortspiel kurang. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal von daerah subtropis yang memiliki empat musim. Sebelum teknologi berkembang, mereka tidak bis zu bekerja di musim dingin. Karena esu, mereka harus bekerja keras di musim yang lainnya agar kebutuhan di musim dingin bisa terpenuhi. Hasilnya, mereka bisa menghasilhan pendapatan yang lebih banyak sehingga uang yang masuk ke kas negara Wortspiel lebih banyak. 183 Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri Zugehorigkeit: untuk pajak yang cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit pula, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. Jadi, setiap tahun, peugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai dari pusat sampai ke daerah. ................................. Hal ini disebabkan oleh karena cara perhitungan pajak tidak Sprachen: Di negara berkembang, leyh besar dari pajak langsung. Sedangkan di negara maju, Pemasukan Negara Dari Pajak Langsung Lebih Besar Dari Pada Pemsukan Negara Dari Pajak Tidak Langsung. Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. Namun, Dari pajak tidak langsung ada masalah ketidakadilan. Sebastian Contoh, Cukai Tembakau Yang Dikenakan Pada Orang Yang Merokok. Jama ada konglomerat dan tukang becak yang merokok, mereka akan dikenakan cukai tembakau yang sama besarnya walaupun mereka memiliki kemampuan ekonomi yang jauh berbeda. 2. Perlawanan aktif terhadap pajak Perlawanan aktif Adalah Perlawanan Yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha als perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (Steuervermeidung), Pengelakan Pajak (Steuererklarung), Melalaikan Pajak. A) Penghindaran Pajak (Steuervermeidung) Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu. Yang dimaksud dengan menahan dichi yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Es ist dir nicht erlaubt, Anhange hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beitrage zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus. Seggai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik. Pindah Lokasi Memindahkan lok.. Us.................................................... Ansprechpartner: Di Indonesien, diberikan keringanan bagi Investor yang ingin menanamkan Indonesien Timur. Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh wajib pajak. Mereka Harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitar yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan kentungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya, hal ini jarang terjadi. Yang Terjadi Hanya Pada Pengusaha Yang Baru Membrana Usaha, Atau Perusahaan Yang Akan Membrana Cabang Baru. Mereka membuka cabang baru von tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Penghindaran Pajak Secara Yuridis merupakan Peruanischen danischen cara sedemikianischen rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal in der Yang-Mitgliedschaft dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh: Penetapan pajak khusus untuk tempat dansa umum di Belanda. Pemerintah negeri Belarus menetapkan pajak khusus untuk tempat dansa umum. Karena pengenaan pajak ini, keuntungan pengusaha jadi berkurang. Untuk menghindari hal ini, mereka mengubah Status tempat dansa umum tersebut menjadi tempat dansa khusus anggota yang keanggotaannya terbuka untuk umum. Dengan demikian, mereka terbebas dari pengenaan pajak untuk tempat dansa umum. Di Belanda von Indonesien pada zaman penjajahan Belanda, pemilik bioskop menyediakan sederet kursi kostenlos di barisan terdepan khusus untuk wartawan. Dengan asumsi, setelah menonton wartawan tersebut akan menulis uberprufen tentang film tersebut dan memuat di koran / majalah mereka. Oleh pemerintah, ini dianggap iklan kostenlos. Maka dari itu, diterapkanlah pajak untuk kursi kostenlos tersebut. Pemilik bioskop menghindari pengenaan pajak ini dengan cara mengenakan tarif masuk yang sangat murah khusus untuk wartawan. Di Indonesien, untuk pegawai diberi tunjangan beras (in natura). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan karas: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan halb itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkuarang. Celah undang-undang merupakan dasar potensium penghindaran pajak secara yuridis. Apakah bisa dicela secara moralische Menahan diri. Secara moralischen, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan menganggap peruanischen seorang peminum / perokok yang mengurangi kebiasaan meokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang, yang, mengurangi, malah, tidak, merokok, sama, sekali, dianggap, sebagai, tindakan, terpuji. Pindah lokasi. Hal ini tidak tercela karena merupakan hak asasi setiap Orangen untuk memilih tempat atau lokasi usaha / domisilinya. Penghindaran pajak secara Yuridis Auf den Merkzettel legen. Tercela Hal ini biasanya dikemukakan oleh kelompok sosialistis. Penghindaran pajak secara yuridis biasa Dilakukan Oleh Orang-Orang-Atau Badan Yang Penghasilannya Tinggi Dengan Kara bermusyawarah untuk mengurangi pajaknya. Halb tersebut bisa mengakibatkan pengurangan kas negara yang berimbas pada menurunnya kemampuan negara untuk menyantuni masyrakat miskinnya. Tidak tercela Hal ini dikemukakan oleh kelompok kapitalis liberalistis. Alasannya, pada banyak putusan Mahkamah Agung di negara Eropa Barat Yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun Yang diharuskan menafsirkan Suatu Undang-Undang untuk kepentingan negara. B) Pengelakan Pajak (Steuerhinterziehung) Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan Maksud melepaskan Diri Dari Pajak / mengurangi dasar penetapan Pajak dengan cara menyembunyikan sebagian Dari penghasilannya. Wajib Pajak di setiap negara terdiri Dari wajib Pajak besar (berasal Dari multinationalen Konzern Yang terdiri Dari Perusahaan-Perusahaan Penting Nasional) dan wajib Pajak kecil (berasal Dari profesional bebas Yang terdiri Dari dokter Yang membuka Praktek sendiri, pengacara Yang bekerja sendiri, dll). Kecenderungan wajib Pajak melakukan penghindaran atau pengelakan Pajak (dengan asumsi negara Yang mempunyai sistem penegakan hukum Yang bagus dan orang-orang yang tidak mudah disuap). Wajib pajak besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Steuerliche Vermeidung). Karena: Perusahaan besar memiliki biro-biro hukum atau Tim Rechtsanwalt yang tangguh yang mampu mencari celah dalam undang-undang pajak. Pembukuan Dilakukan Oleh Banyak Orang Sehingga Risiko Terjadinya Kebocoran Juga Besar. Jika wajib pajak besar ingin melakukan pengelakan schlafanzug, mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik. Perusahaan yang labanya kecil, vorfuhrungen akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun von depan relasi dagangnya. Sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif pajak. Wajib pajak kecil cenderung melakukan pengelakan pajak (Steuererklarung). Karena: Tidak punya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak. Apabila dokter / profesional bebas menyembunyikan sebahagischen pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya. Penghasilan para profesional bebas Sulit dilacak oleh fiscus karena biaya Yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena Pajak seseorang. Biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi. Akibat-Akibat Pengelakan Pajak Dalam bidang keuangan. Pengelakan Pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi gelegen Yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif Pajak, keadaan inflasi, dll. Dalam bidang ekonomi. Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat von antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha, yang, melakukan, pajak, dengan, cara, menekan, biayanya, secara, tidak, wajar, Sehingga, perusahaan, yang, mengelakkan, pajak, memperoleh, keuntungan, yang, lebih, besar, dibandingkan, pengusaha, yang, jujur. Walaupun dengan usaha als produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan Ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan schlafanzug, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh Laba Yang Lebih Besar, Mereka Akan Melakukan Pengelakan Schlafanzug. Langkanya modalen karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. Dalam bidang psikologi jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja miasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib Pajak menggelapkan Pajak, maka wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih Yang Lebih besar. Jika perbuatannya melangggar Undang-Undang tidak diketahui oleh fiscus, maka dia Akan senang karena tidak terkena Sangsi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi Pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya Pada pelanggaran Undang-Undang Pajak, tetapi juga Undang-Undang Yang Verschiedenes. c) Melalaikan Pajak Melalaikan Pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi penyitaan. Jika wajib pajak telah menerima SKP, maka dia harus membayar pajak sesuai dengan SKP tersebut. Jika wajib pajak tidak melakukannya, maka fiscus akan mengirim surat teguran. Jika belum dibayar juga, maka diterbitkanlah surat paksa yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berlaku. Setelah 2 x 24 jam wajib pajak belum membayar juga, maka diterbitkan surat penyitaan yaitu surat perintah untuk melakukan penyitaan pada harta wajib pajak itu. Wajib pajak akan melakukan usaha untuk menghalangi penyitaan itu dengan cara kasar dan cara halus. Cara kasar: yaitu saat juru sita datang, dilepaskan anjing herder untuk mengusir juru sita tersebut. Ataupun mengancam dengan golok. Cara halus: yaitu dengan cara mengalihkan/ memindahtangankan semua harta wajib pajak ke tangan orang lain atau keluarganya secara pura-pura. Untuk memunculkan harta yang tersembunyi ini, maka wajib pajak disandera. Karena melalaikan pajak bukanlah perbuatan pidana, maka jika wajib pajak disandera, biaya makan dan minum ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sandera diberlakukan untuk orang yang berutang, baik utang publik maupun perdata (menurut HIR). Tetapi, ada edaran dari MA bahwa untuk utang perdata, orang yang berutang tidak disandera karena posisi orang yang berutang lebih lemah. Untuk utang pajak termasuk utang publik. Karena itu wajib pajak yang tidak membayar pajak akan disandera. beberapa modus operandi cara halus: H. J. Hofstra, ahli hukum pajak dari Belanda, menambahkan bahwa salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yaitu pelimpahan pajak. Hal ini biasa dilakukan oleh wajib pajak dengan melimpahkan kewajiban pajak langsungnya ke pihak lain atau pihak ke tiga. Hal ini adalah pelanggaran undang-undang karena pajak langsung dikenakan kepada wajib pajak untuk wajib pajak itu sendiri tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Karena wajib pajak itu sendiri merupakan destinator. Contoh pelimpahan pajak: Pajak penghasilan (yang seharusnya dibayar sendiri oleh perusahaan) dilimpahkan ke dalam harga barang yang dijual ke masyarakat. Hal ini mengakibatkan harga barang menjadi lebih tinngi dari yang seharusnya. Pelimpahan pajak ini melanggar undang-undang. Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu: melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Contoh: A adalah seorang akuntan yang bekerja full time di sebuah perusahaan. Gaji per tahunnya Rp 40 juta. Menurut UU PPh, tarif pajaknya 25. Setelah mempunyai pekerjaan sampingan, pendapatannya menjadi Rp 60 juta/tahun. Karena kenaikan ini, tarif pajaknya menjadi 35. Karena terkena tarif pajak yang lebih tinggi, maka dia melepas pekerjaan sampingan tersebut. Kompensasi pajak secara positif bukan merupakan perlawanan terhadap pajak. Hal ini bahkan menguntungkan bagi kas negara. Contoh: B adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan dengan pendapatan Rp 40 juta/tahun. Setelah mempunyai pekerjaan sampingan, pendapatannya menjadi Rp 60 juta/tahun. Namun, dia tetap mengambil pekerjaan itu walaupun tarif pajaknya naik karena berpikir bahwa pendapataqnnya juga meningkat. Posted in Uncategorized Tips. Membeli Saham karena Nilainya, Bukan Harganya Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham (efek ekuitas) dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkanobligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder (secondary market). Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja Di bursa saham terdapat banyak sekali calon pembeli dan penjual saham. Oleh karenanya, persepsi masing-masing pelaku pasar mengenai harga suatu saham tentu akan berbeda-beda. Terkdang harga yang ditawarkan oleh penjual terasa terlalu mahal, terkadang malah terlihat terlalu murah. Hal tersebutlah yang menjadikan harga saham menjadi sangat fluktuatif. Oleh karena itu pula banyak orang yang mengatakan bahwa investasi di saham sangat berisiko karena ada kemungkinan saham yang kita beli akan turun harganya karena di kemudian hari pelaku pasar menganggap harganya terlalu mahal. Nilai suatu saham dapat dibedakan 3 yakni : Nilai buku (book value) adalah nilai saham yang didasarkan pada pembukuan emiten Nilai pasar (market value) adalah nilai saham berdasarkan harga pasar dan tergantung penawaran dan permintaan. Nilai intrinsik saham adalah nilai seharusnya dari saham yang dibentuk oleh faktor fundamental perusahaan Pernah suatu kali saya ngobrol dengan salah seorang teman yang berinvestasi di saham. Dia mengatakan bahwa saham X sudah terlalu murah. Saya kemudian bertanya, maksudnya murah gimana Dia mengatakan bahwa dia heran kok sahamnya dijual hanya 500 rupiah per lembarnya padahal ada saham lain yang dijual sampai ribuan rupiah per lembarnya. Hmm, sepertinya teman saya itu salah persepsi. Dia melihat saham dari harganya saja dan bukan nilai sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan nilai sebenarnya Misalkan Anda ditawari sebuah motor bebek 110cc tahun 2006 dengan harga 15 juta rupiah. Apakah Anda akan mau membelinya Tentu saja tidak. Anda menolak untuk membeli motor tersebut karena Anda tahu bahwa nilainya hanya berkisar 8-9 juta rupiah saja. Dari contoh tersebut terlihat apa perbedaan antara harga dan nilai. Harga adalah sesuatu yang ditawarkan pada kita sedangkan nilai adalah jumlah yang pantas untuk kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Hal serupa juga berlaku di bursa saham. Setiap hari, bahkan setiap saat harga yang ditawarkan kepada kita terus berubah-ubah. Jika kita mengetahui nilai dari suatu saham tentu kita akan membeli saham tersebut apabila harga yang ditawarkan kepada kita lebih murah daripada nilai yang pantas untuk saham tersebut. Saat ini, banyak sekali perusahaan yang sahamnya dijual dengan sangat murah karena kondisi pasar yang jelek. Jika kita jeli, kita akan mendapatkan saham yang bagus dengan harga sangat murah. Setelah mengetahui konsep tersebut, muncullah permasalahan selanjutnya. Bagaimanakah caranya kita mengetahui nilai sebenarnya dari suatu saham Sampai dengan saat ini, terdapat berbagai macam metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu saham. Dari sekian banyak metode tersebut, sebenarnya inti dari penilaian saham (biasa juga disebut dengan valuasi saham) adalah: Seberapa banyak uang yang akan mengalir ke perusahaan tersebut di masa depan Semakin besar pendapatan perusahaan, semakin cepat pula kita balik modal. Dalam hal ini kita berbicara mengenai prospek perusahaan ke depan. Berapa nilai aset perusahaan yang dapat kita jual seandainya perusahaan tersebut akan tutup Dalam hal ini kita berbicara mengenai nilai perusahaan saat ini jika tidak ada pendapatan yang akan masuk ke depannya. Mahal atau murahkah harga saham tersebut jika dibandingkan dengan harga saham perusahaan sejenis Sebenarnya masih ada beberapa pendekatan lain namun biasanya ketiga pendekatan itulah yang digunakan untuk menilai suatu saham. Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 1 /PBI/2009 Bank Umum Berlaku. 27 Januari 2009 Dalam upaya memelihara perbankan nasional yang sehat dan kuat diperlukan penyesuaian kebijakan perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan dan memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan tersebut berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, kepengurusan, pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, perubahan kegiatan usaha bank dan badan hukum bank serta pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri (self liquidation). Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Bank Umum. Pengaturan ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme proses perizinan dan pelaporan khususnya yang terkait dengan pembukaan, pemindahan dan penutupan kantor khususnya kantor dibawah kantor cabang antara lain Kantor Kas (KK) dan Kegiatan Pelayanan Kas (KPK) dan mempertegas beberapa pengaturan lainnya. Prosedur Pembukaan Kantor Bank Pengaturan ini menambah cakupan jenis kantor yang semula meliputi Kantor Cabang, Kantor di Bawah Kantor Cabang ditambahkan dengan Kantor Wilayah yaitu kantor yang membantu kantor pusat bank melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang diwilayah tertentu dan Kantor Fungsional yaitu kantor bank yang melakukan kegiatan operasional dan non operasional secara terbatas dalam satu kegiatan fungsional, antara lain loan centre. Rencana pembukaan KK dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan pelaksanaan pembukaan kantor tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi RBB Rencana pembukaan Kegiatan Pelayanan Kas antara lain Kas Keliling, Payment Point dan ATM, dicantumkan dalam RBB dan pelaksanaan pembukaan tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi RBB Prosedur peningkatan/penurunan status kantor Prosedur peningkatan/penurunan status kantor disederhanakan tanpa melalui proses tutup/buka kantor. Disamping itu, pengaturan Bank Umum ini mempertegas beberapa pengaturan lainnya, antara lain: Mengatur prosedur pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (self liquidation) Penyebutan kata Bank dan jenis kantor Bank dalam papan nama atau tempat lain yang mudah dilihat oleh nasabah Kepemilikan saham bank oleh Pemegang Saham Pengendali dilarang digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada BI dalam Bahasa Indonesia Bank diwajibkan untuk memiliki SOP dalam bahasa Indonesia Kewajiban untuk melaporkan perubahan AD kepada BI Kewajiban untuk menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada BI Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267) diatur bahwa Bank wajib memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas serta wajib merencanakan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor secara memadai sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi laporan yang terkait dengan Pejabat Eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor maka laporan dimaksud disampaikan secara online melalui mekanisme dan format sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum Berlaku. Sejak tanggal 25 Januari 2012 Surat Edaran (SE) ini merupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (PBI). Dalam rangka penerapan manajemen risiko terkait anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang paling kurang mencakup: persyaratan dan tata cara pemilihan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dan perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan memperhatikan: visi dan misi Bank, penilaian potensi ekonomi, penilaian kinerja kantor Bank, dan realisasi tahun sebelumnya atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank. Bank wajib menyusun kajian sebagai dasar untuk menetapkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank dengan berpedoman pada aturan yang dimuat dalam lampiran SE ini. Kajian tersebut wajib dicantumkan dalam lampiran rencana bisnis bank terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam PBI tersebut wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam SE ini. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam SE ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank. Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Selama laporan dimaksud belum dapat disampaikan kepada Bank Indonesia melalui laporan kantor pusat bank umum maka laporan dimaksud wajib disampaikan secara offline setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan berpedoman pada Lampiran 35, Lampiran 35.a, dan Lampiran 37 SE, kepada Bank Indonesia dengan alamat Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) ke Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/5/DPNP tanggal 28 Januari 2009 perihal Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Analisis SWOT (Evaluasi Diri) Setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Namun dibutuhkan jangka waktu lama untuk mencapai semua hal yang mampu dikerjakan. Sayangnya, manusia hanya punya satu kesempatan saja dalam hidup ini karena waktu terus berjalan dan tak bisa kembali. Menurut saya, otak merupakan potensi dan kemampuan yang luar biasa dimiliki oleh setiap orang. Jelas, kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada saya berupa otak ini dapat berfungsi mengolah data dari berbagai masukkan kegiatan atau pengalaman sebelumnya, otak selalu memproses data yang ada didalam kemudian menginterpretasikan kembali data masukan tersebut menjadi sebuah kegiatan atau perbuatan yang bisa mendatangkan timbal-balik yang bagus berupa prestasi. Kehebatan dari kekuatan otak dapat mengontrol diri dari kelemahan yang saya miliki sehingga menjadi sebuah otomatisasi tertanam dalam pola pikir khusus menuju perubahan. kata kunci dari kesuksesan adalah perubahan, kenapa saya katakan demikian Karena mulai dari bahan baku kelemahan/ketakutan yang diproduksi bayangan masa lalu dirubah oleh otak menjadi sebuah produk aksi yang luar biasa sebagai alat untuk mencapai prestasi yang kita cita-citakan dari mengoptimalkan setiap peluang yang ada. HandrGE, CEO General Elektrik Indonesia (2012) menulis dalam twitternya bahwa Kita harus dicekoki dari dulu, bahwa we have to learn from anybody, anywhere, anytime. Ini adalah sikap mental, Penyesalan terjadi karena salah langkah atau keliru dalam bertindak. Manusia yang jatuh dalam kesalahan yang sama karena gagal belajar dari sebuah pengalaman. Adapula yang terjebak dalam trauma dan sulit bangkit kembali untuk mengembangkan diri. Ini penting kegagalan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses learning. Hampir tidak ada kesuksesan tanpa mengalami kepahitan sebuah kegagalan, pasca kegagalan biasanya secara otomatis pemicu semangat untuk bangun dan maju meraih sebuah kesuksesan. Tapi, tetap memerlukan yang namanya Evaluasi Diri. Nah Apa itu Evaluasi diri Mari kita perhatikan dibawah ini. Evaluasi berarti menguji kembali semua yang telah dilakukan, sekaligus membuat antisipasi dan sikap mawas diri terhadap hal yang mungkin terjadi. Sikap evaluasi diri berarti menyadari bahwa mungkin Anda tidak mampu mengontrol situasi di sekitar, namun Anda bisa memberdayakan diri sendiri se-optimal mungkin. Mengapa kita perlu mengevaluasi diri Untuk mengetahui posisi saat ini. Ada sebuah kisah, seekor ulat kecil sedang memanjat pohon ceri yang tinggi. Pohon yang sangat rimbun membuat ulat kecil kesulitan mencari buahnya. Burung-burung di udara mengejek ulat kecil itu yang susah payah memanjat pohon ceri yang belum berbuah. Dengan tenang si ulat menjawab, Saat aku tiba di puncaknya, maka aku akan menemukan buah ceri yang matang dan ranum. Evaluasi diri adalah cara untuk mengetahui dengan tepat kemampuan dan kondisi tantangan yang harus dihadapi. Sehingga target dan sasaran dapat diraih dengan sukses. Kemudian, Agar menemukan momentum yang tepat untuk memacu diri. Evaluasi biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu. Beberapa perusahaan mengadakan evaluasi setiap tahun. Namun untuk mengantisipasi perubahan yang lebih cepat, saat ini evaluasi lebih sering dilakukan setiap tiga atau empat bulan. Sama seperti diri Anda, evaluasi pribadi secara rutin membuat Anda tanggap dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tepat di momen yang tepat. Bukan itu saja, Untuk memetik hikmah dan mengantisipasi keadaan. Kesalahan dan kegagalan adalah milik semua orang. Anda mungkin merasa kecewa dan menyesal mengapa semua ini dapat terjadi. Namun dengan evaluasi diri, Anda dapat memetik pelajaran yang sangat berharga yang tidak dapat dibeli dan tidak tergantikan. Semua pengalaman Anda, sukses maupun gagal, merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Cara mengembangkan sikap evaluasi diri, kita perlu Mengenal karakter pribadi, Mengenal karakter pribadi berarti. Ada sifat-sifat yang harus dipahami, di balik semua keadaan fisik dan kebiasaan yang nampak dari luar. Kenali potensi, bakat dan minat serta kekuatan dan kelemahan pribadi Anda. Juga respon dan sikap Anda ketika menghadapi tekanan dan masalah. Kenali juga gaya komunikasi, sikap terhadap lingkungan sosial, kinerja, kepemimpinan, pola pikir, emosi, daya tahan mental dan lain-lain. Semakin Anda mengenal karakter pribadi, semakin mudah Anda mengevaluasi diri sendiri. Membangun sikap obyektif, Michael yang hidup di lingkungan kumuh di sebuah kota, tumbuh menjadi seorang penjahat. Ia menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang lazim. Pergaulan dan lingkungan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Banyak mitos dan pandangan yang keliru atau pengaruh negatif lingkungan membuat Anda menjadi subyektif bahkan kurang rasional. Seperti Michael, namun akhirnya ia mengalami pencerahan dan pemulihan. Nilai-nilai yang benar membuat Anda mampu untuk bertindak obyektif yang dapat menjadi pegangan dan standar yang benar untuk bisa mengevaluasi diri dengan baik. Melatih kemampuan untuk menimbang dan memahami. Dalam doanya kepada Tuhan, Raja Salomo tidak meminta kekayaan maupun kejayaan, melainkan hati yang dapat menimbang dan memahami. Ada pepatah mengatakan, kemudaan adalah kebodohan. Kurang pengalaman mungkin adalah kendala terbesar dalam meraih sukses. Tapi dengan mengevaluasi diri, Anda bisa mengantisipasi situasi yang akan dihadapi dan dapat menggandakan potensi dan kemampuan. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijembatani perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparasi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994. Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK. Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). Kemudian, pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia. Ada juga pendapat yang lain mengtakan bahwa perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang terbaru mengadopsi IFRS ke PSAK, kronologis kejadian dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). (Terjadi pada periode 1973-1984) Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB. (Terjadi pada periode 1984-1994) Ada perubahan Kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri. (Terjadi pada periode 1994-2004) Merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI (Cek Lagi nanti) X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar. (terjadi pada periode 2006-2008) Booklet Perkembangan Konvergensi (IFRS) di Indonesia diterbitkan oleh UGMPertahanan Anti Rudal Balistik Pertahanan Melalui Pencegahan Pentingnya Keamanan Nasional harus ditunjang Alutsista yang memadai sehingga upaya dalam pertahanan akan maksimal, beratnya tugas yang diemban oleh TNI dalam setiap oprasional pengamanan wilayah NKRI dan dengan keterbatasan anggaran diharapkan pihak pemerintah dan Masyarakat mendukung penuh TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah mengamankan wilayah udara NKRI dari ancaman kekuatan asing yang bertujuan menggangu stabilitas kemanan nasional. pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri, Ciri era globalisasi adalah frekuensi interaksi tetap yang makin intensif. Dalam konteks tersebut pelibatan pertahanan negara dalam hubungan antar negara akan lebih meningkat dari waktu-waktu sebelumnya. Pertahanan negara adalah Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam mengelola pertahanan negara serta pandangan bangsa Indonesia di bidang pertahanan dalam memposisikan diri dalam konteks global dan regional. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan suatu Negara dalam menangkal segala upaya ancaman. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi dan pelatihan Pada Satuan terdapat pada TNI, pertahanan udara. pertahanan rudal. Tindakan, taktik. operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang atau membalas serangan. Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia juga menyadari bahwa keamanan nasionalnya menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global. Dinamika lingkungan keamanan strategis pada saat ini mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ancaman yang dihadapi pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa semakin berkembang menjadi multidimensional, fisik dan nonfisik, serta berasal dari luar dan dari dalam negeri. Kondisi yang kondusif di kawasan saat ini seharusnya tidak lalu membuat Indonesia terutama TNI mengabaikan kesiapsiagaannya dalam membangun kemampuan bangsa untuk melindungi NKRI. Oleh karena itu, di sektor pertahanan negara harus terus dipersiapkan dengan memadukan kemampuan pertahanan militer Tri Matra. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengutamakan pembangunan di sektor pertahanan Negara yang harus terus dipersiapkan dengan memadukan kemampuan pertahanan militer untuk menangkal setiap kemungkinan ancaman serta apabila kondisi memaksa, mampu menghadapi segala perubahan situasi kawasan dan wilayah Nasonal. Dinamika interaksi global juga berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan mengemukanya isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan angka yang cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia. Bagi Indonesia ancaman keamanan lintas negara menjadi salah satu tantangan untuk ditanggulangi secara serius dengan menggunakan pendekatan lintas lembaga, baik secara nirmiliter maupun militer. Indonesia juga menempatkan isu-isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi-informasi ke dalam lingkup pertahanan negara. Isu-isu tersebut dalam skala tertentu dapat berkembang menjadi isu-isu pertahanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan, dan kehormatan bangsa. Di bidang pertahanan dan keamanan kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu-isu keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu-isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, identitas primordial, serta penguatan peran aktor non-negara. Pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal juga menjadi salah satu isu keamanan global yang utama. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pembunuh massal, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia, secara langsung atau tidak langsung dapat mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia dan lingkungan hidup. Adanya sejumlah negara yang memiliki senjata nuklir mendorong kekhawatiran tentang penyalahgunaannya yang dapat mengancam perdamaian dunia. Pada saat ini Pengembangan, pengunaan dan peluncuran rudal jarak menegah maupun rudal antar benua oleh beberapa Negara menjadi salah satu isu keamanan global dan nasional, ujicoba termasuk peluncuran rudal dengan mengunakan wilayah udara Negara lain atau wilayah hukum internasional dapat meningkatkan ketegangan antar Negara, banyak Negara yang merasa terancam keamanan dalam negrinya akibat ujicoba rudal yang arogan. uji rudal dengan melakukan peluncuran secara sepihak dan dengan menggunakan wilayah udara maupun laun internasional secara arogan berdampak pada keamanan Nasional Indonesia, termasuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia karena jangkauan senjata sejenis rudal jarak jauh dapat mencapai wilayah Indonesia. Berakhirnya Perang Dingin menciptakan ketidakpastian di Kawasan Asia Pasifik, yang sangat berkaitan dengan pola hubungan antarnegara serta peran dan intensi mereka di masa depan. Isu keamanan regional masih diliputi oleh konflik potensial, seperti klaim teritorial dan ketegangan militer peninggalan era tersebut. Konflik potensial tersebut dalam derajat tertentu menimbulkan krisis yang mengancam stabilitas keamanan kawasan dan Indonesia. Meskipun secara geografis terjadi jauh dari wilayah Indonesia, beberapa krisis di antaranya membawa dampak terhadap Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, di