Contoh Kewajiban Menjunjung Hukum Forex




Contoh Kewajiban Menjunjung Hukum ForexContoh Hak Warga Negara Indonesia: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan Yang layak 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan Yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan Masing-Masing yang dipercayai 5. Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesien atau nkri Dari Serangan musuh 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam Kemerdekaan berserikat , berkumpul mengeluarkan pendapat Secara lisan dan tulisan sesuai Undang-Undang yang berlaku Contoh kewajiban Warga Negara Indonesia: 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia Dari Serangan musuh 2. Setiap warga negara wajib membayar Pajak dan retribusi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Pemda) 3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia 5. Setiap warga negara wajib Turut serta dalam Pembangunan untuk membangun bangsa Agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang Lebih baik Diposkan oleh Blogs anna 1 komentar: terima kasih .. SANGAT MEMBANTU Poskan KomentarMAKNA HAK amp KEWAJIBAN SERTA ISU PERPECAHAN BAB I I.1 latar Belakang Setiap individu yang bernyawa, khususnya Manusia baik Secara Pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki hak dan kewajiban Masing-Masing. Tanpa adanya kedua halfte tersebut kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Namun terkadang antara hak dan kewajiban tak Ayal sering Menjadi pemicu adanya pertengkaran, untuk itu dibuatlah Wadah Yang ditunjukkan untuk meminimalisirkan pertengkaran Yang ada yang Kini sering di sebut sebagai hukum. Adanya hukum tidak ada begitu Saja Didalamnya Juga Banyak Terdapat Pengikat-Pengikat Yang Lebih Memusatkan Subyeknya Terhadap Berbagai aspek Kehidupan. Adanya hukum tidak terlepas dengan keberadaan pancasila khususnya di Negara Indonesia, di dalamnya terdapat banyak peraturan-peraturan Yang ditunjukkan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan Manusia, peraturan-peraturan tersebut biasa dituangkan ke dalam Undang-Undang, Pasal-Pasal dan Lain sebagainya. Hal Yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban serta disintergrasi atau perpecahan diatur pleh hukum dalam Pasal 30 dan 26 UUD 1945, dan untuk Lebih dapat mengupas Makna apa yang terkandung di dalam Pasal tersebut serta sedikit penjabarannya makalah ini Saya sampaikan Agar Mereka Yang membacanya dapat sedikit menambah Pengetahuannya. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk sedikit memberikan penjabaran mengenai Pasal 30 dan 26 UUD 1945 serta ISU-isu perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk nicht pribumi Dari Sudut pandang penulis dan beberapa nara sumber. Ich Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesien Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesien. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia sella dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai Permasalahan di kemudian hari. Nam Nam.. Nam Nam Nama........................................................................................................................ A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan Yang layak Setiap warga negara memiliki kedudukan Yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan Agama dan kepercayaan Masing-Masing yang dipercayai Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesien atau nkri Dari Serangan musuh Setiap warga negara memiliki hak sama dalam Kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat Secara lisan dan tulisan sesuai Undang-Undang yang berlaku B. Contoh kewajiban Warga Negara Indonesia Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia Dari Serangan musuh Setiap warga negara wajib membayar Pajak dan retribusi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Pemda) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia Setiap warga negara wajib Turut serta dalam Pembangunan untuk membangun bangsa Agar bangsa Kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. II. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM Pasal 30 UUD 1945 Hak dan kewajiban, Kedua kata tersebut sudah sangat sering di Dengar oleh seluruh Manusia, di setiap gerak-Gerik kehidupan hak dan kewajiban selalu dituntut untuk dipenuhi, di dalam hukum hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 Namon sebelum Membranen lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban berdasarkan pasal tersebut sagena akan menjabarkan pengertian hak dan kewajiban secara umum. Hak adalah sesuatu yang gegenseitig menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh. Hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkans nilai dari dosen dan sebagainya. Kewajiban. Sesuatu Yang Harus Dilakukan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab. Contoh. Melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya. Ke dua hal tersebut sangat berkaitan erat seseorang Yang melakukan kewajibannya dengan baik Pasti menuntut hak Yang baik pula, begitu pula sebaliknya Kedua hal tersebut sama hal nya seperti sisi mata uang logam Yang selalu terkait dan tak terpisahkan. Sedang pengertian hak dan kewajiban von dalam pasal 30 UUD 1945 bahwa tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha untuk mempertahankan Datenschutz und Sicherheit Negara tersebut dilaksanakan melalui System pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit rakyat Yang dilakukan oleh TNI (Tenaga Nasional Indonesia) dan pihak Kepolisian Yang berperan sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, jadi di dalam Pasal ini untuk mempertahankan Datenschutz und Sicherheit Negara tidaklah hanya di bebankan kepada para aparat penegak hukum tetapi masyarakatpun Harus Ikut terlibat di dalamnya, karena tanpa ada nya timbal balik untuk Saling menjaga Negara Indonesia ini tidaklah Akan Aman begitu saja. Di dalam setiap Pasal terdapat beberapa penjabaran Yang sering dituangkan ke dalam ayat-ayat Pasal, untuk Pasal 30 UUD 1945 ini terdapat 5 ayat penjabaran diantaranya: Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban TIAP warga negara Ikut serta dalam Usaha pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit negara. Seperti Yang Telah Saya jabarkan sebelumnya bahwa seluruh masyarakat baik Dari kalangan penegak hukum maupun rakyat biasa tanpa terkecuali Mereka memiliki hak serta kewajiban untuk membela dan mempertahankan Datenschutz und Sicherheit Negara, meskipun cara Yang Mereka Pakai berbeda-beda, seperti halnya Pada kasus Malaysia dengan Indonesien Yang sering terjadi akhir-akhir ini, pembajakan kebudayaan serta masalah persengketaan tanah dan masih banyak lagi, dengan munculnya masalah-masalah tersebut disinilah hak dan kewajiban Masing-Masing individu dituntut. Untuk aparat penegak hukum dengan adanya hal tesebut mungkin Mereka menunjukkan kewajibannya dengan Lebih memperketat Datenschutz und Sicherheit dan mengesahkan apa yang Menjadi MILIK bangsanya Agar tidak dibajak lagi, namun berbeda dengan rakyat biasa yangmungkin hanya bisa menggunakan hak dan kewajibannya mempertahankan Datenschutz und Sicherheit Negara nya dengan cara berdemo kepada pemerintah. Ayat (2) menyebutkan Vereinigte Staaten von Amerika pertahanan dan keamanan rakyat. Untuk menyebutkan Usaha-Usaha Yang dilakukan masyarakat untuk pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit rakyat sangatlah banyak namun jika diberi contoh seperti halnya masalah Malaysia dengan Indonesien dimana rakyat Malaysia memasuki Kawasan laut territoriale Indonesien tanpa izin, untuk mempertahankan Kawasan laut tersebut Rakyat Indonesia Harus mengorbankan beberapa aparat penegak hukum Kawasan Nach oben Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt Uhr. Haya bangsa Indonesia. Ayat (3) menyebutkan Tugas TNI sebagai mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan als kedaulatan negara. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut. Dan TNI Angkatan Udara. Diantara tugas-tugas TNI Secara Umum adalah: v mengamankan OBJEK vital Nasional Yang bersifat Strategis v melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri v mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya v memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya Secara dini sesuai dengan sistem pertahanan Semesta V membantu tugas pemerintahan von daerah Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan tni dan polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dari pembacaan Pasal 30 Secara utuh dapat disimpulkan, Meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur Organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi Masing-Masing keduanya bekerja sama dan Saling mendukung dalam Suatu sistem pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit rakyat Semesta. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan Datenschutz und Sicherheit negara (kamneg) itulah Yang seyogianya ditata ULANG melalui Undang-Undang Yang membangun adanya ke-Sistem-an Yang baik dan Benar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa Tiap-tiap warga negara berhak als wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara: 1. Tippen Sie auf MPR Nr. VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. 2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. 3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesien tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela Negara tidak Harus dalam wujud Perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara Lain seperti: 1. Ikut serta dalam mengamankan Lingkungan sekitar (seperti siskamling) 2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri 3. Belajar dengan Tekun Pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn 4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara Yang baik sudah sepantasnya kita Turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, Tantangan, hambatan dan gangguan Pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesien seperti para pahlawan Yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Beberapa jenis / macam ancaman als gangguan pertahanan als keamanan negara 1. Terorisme Internasional dan Nasional. 2. Aksi kekerasan yang berbau SARA. 3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa. 4. Gerakan getrennt pemisahan diri membuat negara baru. 5. Kejahatan dan gangguan lintas negara. 6. Pengrusakan lingkungan. Namun Pasal Yang menyinggung masalah hak dan kewajiban tidaklah hanya Pasal 30 saja tetapi juga terdapat Pasal 27 berikut Bunyi Dari Masing-Masing Pasal tersebut: Pasal 27 Setiap warga negara berhak dan wajib Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 TIAP-TIAP warga negara berhak dan wajib Ikut serta dalam Usaha pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit negara Penjelasan: Pasal 27 mengupas tentang hak Pribadi warga negara, termasuk di dalamnya menjaga Nama baik negara kita di luar di kancah internasional, misalnya masalah beberapa Klaim Dari Malaysia kita Punya hak untuk ikut membela. Tapi Pasal 30 Membranen tentang pertahanan negara, artinya berhubungan dengan invasi dari negara lain. Itulah sedikit hal mengenai hak dan kewajiban menurut pasal 30 UUD 1945 yang dapat sagena jabarkan bagi setiap warga Negara atau individu. 2.ISU PERPECAHAN MENGENAI PENDUDUK PRIBUMI dengan NON PRIBUMI Perpecahan, mungkin setiap individu pernah merasakan atau mengalami perpecahan. Perpecahan itu sendiri memiliki Makna Yang kompleks, biasanya perpecahan itu berhubungan dengan adanya keretakan, kerenggangan, ataupun tidak adanya kesatuan di dalam diri Manusia maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam tulisan saya kali ini saya akan Membranen mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dan nicht pribumi. Namun sebelum Saya menjabarkan Lebih Lanjut mengenai isu Yang berkembang mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk nicht pribumi, ada baiknya kita mengetahui pengertian Dari pribumi dan nicht pribumi itu sendiri berdasrkan Pasal 26 UUD 1945: Penjelasan Pribumi dan Nicht Pribumi berdasarkan UUD 1945 adalah: A . Pasal 26 Ayat 1. Orang-orang bangsa, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesien mengakui Indonesien sebagai tanah airnya dan bersikap Setia kepada Negara Republik Indonesien dapat Menjadi warga negara gelegen. B. Pasal 26. (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesien asrael dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang Undang sebagai Warga Negara. Maka kesimpulannya Dari ke dua penjabaran diatas adalah. Di Indonesien tidak ada istilah Pribumi dan Nicht Pribumi yang berlaku dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah Pribumi dan Non Pribumi adalah istilah Politis Yang dipergunakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Orde Baru dengan Maksud untuk memecah Belah golongan penduduk di Negara Indonesia dan melanggengkan kekuasaanya Kalau istilah Pribumi dan Non Pribumi dipergunakan Terus menerus maka Akan menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesien. Itulah sedikit penjabaran Saya mengenai Makna pribumi dengan nicht pribumi berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, menururt pendapat Saya mengenai isu tentang perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk nicht pribumi tidaklah Perlu dikemukakan, karna dengan ada nya pengelompokkan tersebut menyebabkan disintegrasi masyarakat Semakin Bertambah besar dan itu Akan berdampak Buruk bagi masyarakt, bangsa dan Negara tentunya. Karena Telah dikemukakan juga sebelumnya bahwa istilah tersebut Muley berkembang di zaman Orde Baru Yang memang bertujuan untuk memecah Persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesien. Untuk di zaman Yang Sekarang ini, zaman globalisasi sangat tidak diperlukan mengangkat isu-isu atau hal-hal Yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah perpecahan. Seperti Yang Telah kita ketahui juga bahwa Indonesien merupakan Negara demokrasi Yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi baik dalam hal berbangsa, bernegara, maupun dalam hal Agama. Di Indonesien masyarakatnyapun beragam Muley Dari Tionghoa, Cina, Melayu dan sebagainya semua hidup Saling berdampingan dengan damai, Mereka semua sudah dapat dikatakan sebagai pribuminya bangsa Indonesien karna Telah mendiamin dan bermukim di Indonesien, itu juga merupakan contoh konkrit Yang ada di dalam kehidupan sehari-hari , oleh karena itu Negara Indonesia terkenal di mancanega sebagai Negara berpenduduk ramah yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki Makna berbeda namun tetap satu jua. Dengan adanya keberagaman tersebut muncullah istilah-istilah yang dembana denn WNI dan penduduk, apakah pengertian keduanya. Di dalam tulisan ini sagena juga akan menjabarkan sedikit menganai apa yang dimaksud dengan WNI dan penduduk itu sendiri. WNI atau Yang singende Seuche Warba Negara Indonesien mempunyai pengertian: Orang yang diakui uberlebt UU sebagai warga negara Republik Indonesien. Kepada orang ini akan diberikan Karte anzeigen Tanda Penduduk. Berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk / warga. Kepada orang ini Akan diberikan Nomor identitas Yang Unik (Nomor Induk Kependudukan. NIK) apabila ia Telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di Kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Sedangkan menurut Pasal 4 UU No.12 tahun 2006 Yang dimaksud WNI adalah: Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut Telah Menjadi WNI Anak Yang lahir Dari perkawinan Yang SAH Dari ayah dan ibu WNI Anak Yang lahir Dari perkawinan Yang SAH Dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara Asing (WNA), atau sebaliknya Anak yang lahir Dari perkawinan yang SAH Dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut Anak yang lahir dalam tenggang Waktu 300 (Tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia Dari perkawinan yang SAH dan ayahnya Warga Negara Indonesia Anak yang lahir di luar perkawinan yang SAH Dari seorang ibu Warga Negara Indonesia Anak yang lahir di luar perkawinan yang SAH Dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (Delapan belas) tahun atau belum Kawin Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesien yang pada Waktu lahir tidak jelas Status kewarganegaraan ayah dan ibunya Anak yang Baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesien Selama ayah dan ibunya tidak diketahui 10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesien apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya 11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesien Dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan Dari negara Tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 12. Anak Dari seorang ayah atau ibu yang Telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan Sumpah atau menyatakan Janji Setia Itulah beberapa pengertian mengenai WNI (Warga Negara Indonesia), Sedang untuk pengertian penduduk adalah: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Suatu Daerah Selama 6 bulan atau Lebih dan atau Mereka yang berdomisili Kurang Dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Itulah sedikit pendapat Yang dapat Saya jabarkan mengenai isu tentang adanya perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk nicht pribumi, dan beberapa penjelasan mengenai pengertian penduduk dengan WNI (Warga Negara Indonesia). Makna hak dan kewajiban Yang terkandung didalam Pasal 30 UUD 1945 adalah setiap warga Indonesien baik Yang memiliki Jabatan apapun wajib Ikut serta dalam membela pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit Negara nya, membela Negara tidaklah hanya dapat dilakukan oleh Mereka Yang bertugas mengatur Negara seperti TNI dan Polri namun rakyat biasa pun juga dapat mempertahankan Datenschutz und Sicherheit Negara nya dengan hal-hal kecil yang dimulai Dari kehidupan diri sendiri, kehidupan bertetangga maupun kehidupan berbangsa. Masalah Isu perpecahan antara penduduk pribumi dan nicht pribumi tidaklah Perlu dikemukakan karna itu hanya Akan menambah deretan panjang disintergrasi antar Sesama, tanpa adanya penggolongan tersebut masyarak Indonesien Mampu untuk hidup berdampingan Secara damai meskipun didalam perbedaan. Pengertian Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang Telah diakui oleh Undang-Undang sebagai warga negaranya, meskipun seorang anak dilahirkan Dari Kedua orang tua Yang memiliki perbedaan kebudayaan tetaplah diakui sebagai warga Negara Indonesia apabila Undang-Undang Telah mengakuinya dengan cara memiliki KTP untuk di dalam negri dan Paspor untuk identitas di luar negeri, Sedang untuk pengertian penduduk itu sendiri adalah Mereka yang Telah menetap di Indonesien dalam jangka Waktu 6 bulan, Mereka itu sudahdapat dikatakan sebagai penduduk Indonesien namun belum dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia. PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Warga NEGARA A. PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA hat ein neues Objekt erhalten: Hak dan kawajiban hat eine neue Auszeichnung erhalten. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum Yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem Pendidikan Nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai Bumi Luft dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat. Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara Yang Telah diatur di dalam UUD 1945: 1. wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara wujud hubungan warga negara dan Negara Pada umumnya berupa peranan (Rolle). 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesien Hak kewajiban warga negara Indonesien tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. a. Hak Warga Negara Indonesien: 183 Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak. 8220Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan8221 (pasal 27 ayat 2). 183 Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: 8220setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.8221 (Pasal 28A). 183 Hak untuk membentuk keluarga als melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1). 183 Hak atas kelangsungan hidup. 8220Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang8221 183 Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat Pendidikan, ilmu pengetahuan dan TEKNOLOGI, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup Manusia. (Pasal 28C ayat 1) 183 Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat 2). 183 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1). 183 Hak untuk mempunyai hak MILIK Pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak Kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai Pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum Yang berlaku Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat 1). B. Kewajiban Warga Negara Indonesien: 183 Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 27 Pasal ayat (1) UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 183 Wajib ikut serta dalam aufwarts pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara8221. 183 Wajib menghormati hak asasi manusia orang liegen. Pasal 28J ayat 1 mengatakan. Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lan 183 Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan. 8220Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan Yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan Maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang gelegen dan untuk memenuhi tuntutan Yang adil sesuai dengan pertimbangan moralische, nilai-nilai Agama, Datenschutz und Sicherheit, dan ketertiban Umum dalam suatu masyarakat demokratis.8221 183 Wajib ikut serta dalam unsaha pertahanan dan keamanan negara. 30 Pasal ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 8220tiap-TIAP warga negara berhak dan wajib Ikut serta dalam Usaha pertahanan dan Datenschutz und Sicherheit negara.8221 Hak dan Kewajiban Telah dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 26, 27, 28, 30 dan, yaitu: 1 Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesien asla dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya von dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan als penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang c. Pelanggaran Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Negara terhadap Hak-Hak Dasar Nicht verfugbar Warga Negara Negara akan dapat Berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal Yang Merupakan Kewajiban Dari Warga Negara Dan Sebaliknya Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Kewajiban Dari Negara. Demikian Pula Dengan Hak, Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Hak Dari Negara Dan Demikian Pula Ada Beberapa Hak Yang Menjadi Hak Dari Warga Negara. Penjaminan hak dan kewajiban antara negara Dan Warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesien. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban sekundares tepat dan proporsional. Perlu Disadari Bahwa Pelaksanaan Hak Adalah Berkaitan Dengan Kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang als serasi serta selaras. Penuntutan Hak Oleh Negara Dan Juga Warga Negara Harus Berimbang Dengan Kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menutut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan. Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan orang liegen, masyarakat bangsa dan negara. Demikian Pula Orang Yang Hanya Mengerjakan Kewajiban Saja Tanpa Menharapkan Hak Maka Juga Akan Merugikan Orang Lain, Masyarakat Bangsa Dan Negara. Oleh karena esu, antara kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain. Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Nyatanya, didalam pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih................................................... Berikut beberapa kontra pelanggaran pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara. Di dalam bidang hukum kita sering menemu Terjadinya pelanggaran pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Padahal, semua warga negara sama di depan hukum als berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Apalagi konstitusi dasar negara kita, secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesien adalah negara yang berlandischen Hukum (Rechtstaats). Berikut in der Adalah beberapa in Indonesien. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia sella dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai Permasalahan di kemudian hari. Nam Nam.. Nam Nam Nama...................................................................................................................... ein. Contoh Hak Warga Negara Indonesien 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap Warra Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan Yang Sama di Mata Hukum dan di dalam pemerintahan. 4. Setzen Sie warga negara bebas untuk memilih, memeluk als menjalankan Agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. 5. Setiap Warra negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesien atau nkri dari serangan musuh. 7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. B. PELANGGARAN HAK Warga NEGARA 1. Pelanggaran Hak Warga Negara Penetapan hak warga Negara adalah hal mutlak Yang Harus mendapat perhatian khusus Dari negara sebagai jaminan di junjung tingginya Sila ke-5 yaitu 8220Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia8221. Pengakuan Hak sebagai warga negara indonesien dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktik atau kenyataannya hak warga negara justru hanya dijadikan Slogan pemerintah untuk Menarik simpati warga negara dan diajak untuk 8220bermimpi8221 bisa mendapatkan pengakuan Akan hak 8211 hak tersebut Secara utuh. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesien ini, hal itu hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak 8211 hak tersebut dengan uang, jabatan dan kekuasaan. Sedangkan untuk rakyat Yang Kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan Mereka dioerhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah Yang Lebih memihak kepada Mereka. Seperti Yang dijelaskan sebelumnya, setiap warga Negara dijamin haknya oleh pemerintah sesuai dengan Yang tercantum dalam UUD 1945 Namun seperti Yang kita ketahui dan kita rasakan. Hingga saat ini masih Banyak Perilaku Yang Diang Gap Merupakan Pelanggaran Terhadap Hak Warga Negara, baik Oleh Negara Ataupun warga Negara lainnya. Memang didalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan hak - hak daripada kewajiban 8211 kewajiban asasi warga negara. Ada kecenderungan menuntut hak 8211 hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain. penuntutan hak 8211 hak yang berlebih 8211 lebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lanieren yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak 8211 Hak Warga Negara Perlu Dibatasi, Akan Tetapi tidak Dihilangkan atau Dihapuskan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena terjadinya pengabaian terhadap kawajiban asasi. Sebab antara hak als kawajiban merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Bila ada hak pasti ada kewajiban, yang satu mencerminkan yang lain. Bila seseorang atau aparat negara melakukan pelanggaran HAM, sebenarnya dia telah melalaikan kewajibanya yang asasi. Sebaliknya bila seseorang/kelompok orang atau aparat negara melaksanakan kewajibanya maka berarti dia telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh di negara kita sudah punya UU No.9 tahun 1998 berkenaan dengan hak untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis. Disatu sisi undang-undang tersebut merupakan hak dari seseorang warga negara, namun dalam penggunaan hak tersebut terselip kewajiban yang perlu diperhatikan. Artinya seseorang atau kelompok yang ingin berunjuk rasa dalam undang-undang tersebut harus memberi tahu kepada pihak keamanan (Polisi) paling kurang 3 hari sebelum hak itu digunakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati hak orang lain seperti tidak mengganggu kepentingan orang banyak, mentaati etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa kita. Contoh lain, dalam lingkungan kampus dapat saja terjadi mahasiswa yang melakukan kegiatan seperti diskusi yang bebas mengemukakan pendapat tetapi mereka dituntut pula menghormati hak-hak orang lain agar tidak terganggu. Begitu pula kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, minat dan kegemaran (olah raga, kesenian, dll) tetapi hendaklah diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa atau warga kampus lainnya yang juga merupakan haknya. Banyak contoh lain dalam lingkungan kita baik di kampus maupun di dalam masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk itu marilah kita laksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita dan itu termuat dalam berbagai aturan/norma yang ada dalam negara dan masyarakat. 2. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara Yang termasuk pelanggaran hak warga negara menurut UU yaitu: 183 Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum. 183 Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. 183 Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. 183 Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. 183 Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Berikut ini adalah beberapa Kasus pelanggaran ataupun kontroversi HAM dan Hak Warga Negara khususnya yang terjadi di Negara kita. Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri. Seharusnya kontroversi itu berakhir ketika UUD 1945 mengalami serangkaian perubahan. Dalam konteks hukuman mati kita sesungguhnya bicara tentang hak-hak asasi manusia yang dalam UUD 1945 setelah perubahan masuk dalam Bab XA. Pasal 28A dengan eksplisit mengatakan: 8220Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya8221. Jadi, 8216hak untuk hidup8217 atau 8216the right to life8217 adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. Hak untuk hidup ini adalah puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain. Semestinya ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi wadah yang menghidupkan demokrasi lokal dengan berfungsinya organ-organ politik di daerah. Meski demikian, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Indonesia, ternyata sarat pelanggaran hak warga Negara. Salah satu penyebabnya adalah kebebasan yang terlalu meluas demikian cepat menyebabkan membanjirnya partisipasi dalam pencalonan kandidat kepala daerah, sementara ruang kompetisi sangat ketat dan terbatas. Lagi pula, bayang-bayang potensi kekuasaan dan kekayaan yang amat menjanjikan dari jabatan kepala daerah menarik minat banyak kandidat, sementara kebanyakan dari mereka tidak memiliki integritas moral dan kapasitas keahlian yang memadai. Karena itu, tidak jarang cara-cara licik dan premanisme politik, entah sengaja atau terpaksa, digunakan dalam politik perebutan kekuasaan. Di sinilah pelanggaran Hak warga Negara kerap terjadi. EMAIL BERUJUNG BUI Kasus yang menimpah Prita Mulyasari cukup menarik. Sebetulnya bukan termasuk besar, tetapi rupanya ada konspirasi yang membesar-besarkan. Kasus ini bermula dari kejadian 8221 Curhat 8221 dan bersifat pribadi dari korban ( pasien ) di RS Omni Internasional atas dampak pengobatan yang mengakibatkan korban mengalami luka tambahan dari luka lama. Curhat tersebut dia ungkapkan kepada sahabatnya via email. Artinya si Prita dapat disebut sebagai pihak 8221 Konsumen 8221 dari penyedia jasa layanan usaha RS Omni tersebut. Sebagai konsumen Prita punya hak menyampaikan unek-unek ketidakpuasannya terhadap pelayanan penyedia jasa dan itupun dilindungi Undang 8211 Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terhadap Prita jelas-jelas melanggar Haknya Sebagai Warga Negara, Polres dan Kajari Tangerang dapat dituntut balik beserta Rumah sakitnya, demi nama baik dan kerugian yang diderita ibu 2 orang anak Balita ini. Tragedi trisakti Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada. Tragedi ini jelas merupakan pelanggaran HAM dan Hak Warga Negara khususnya. Penggusuran Rumah Penggusuran terhadap rumah warga selalu terjadi setiap tahun. Tata ruang kota selalu menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang merugikan bagi sebagian warga kota itu. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Warga Negara. C. KEWAJIBAN WARGA NEGARA 1. PENGELOMPOKAN HAK Kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu. o Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. o Kewajiban publik, dakam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata o Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu. o Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian. o Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata. o Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilakukan). 2. BENTUK-BENTUK KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA DI BIDANG POLITIK o Mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku. o Menjaga kesatuan dan persatuan Negara. o Menghormati dan menghargai hak orang lain. 3. BENTUK-BENTUK PENGINGKARAN KEWAJIBAN DI BIDANG POLITIK Tidak mematuhi hukum yang berlaku. Merusak kesatuan dan persatuan Negara. Tidak saling menghargai dengan hak orang lain. Cara penyelesaiannya Dengan cara memperberat sanksi yang diterima apabila ada seorang warga Negara yang melanggar kewajiban tersebut.